Pendidikan Menengah Jadi Tanggungjawab Provinsi, Ini Kekhawatiran DPRD Kota Semarang

TIKSMPWONOSOBO.BLOGSPOT.CO.ID - Pendidikan menengah dialihkan di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi pada 2017. Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo khawatir akan muncul kembali Sumbangan Pendidikan Institusi (SPI).

"Kebijakan ini ada masa transisi. Kekhawatiran munculnya SPI karena Provinsi tdak akan mampu mengkover kebutuhan, sedangkan kemarin Pemkot Semarang mampu memenuhi kebutuhan karena APBD mampu. Saya ada kekhawatiran seperti itu, tapi semoga tidak terjadi," ujarnya, Selasa (27/9/2016).

Selain itu, lanjut Anang, keluhan-keluhan guru, siswa, atau orang tua murid jika terjadi permasalahan pendidikan masih akan tetap ditujukan ke Pemkot Semarang.

"Secara administrasi keuangan faktualnya sudah di bawah kewenangan Provinsi. Namun karena mereka warga Kota Semarang tentu akan mengeluh ke Pemkot Semarang agar memberi solusi. Adanya keluhan kami di DPRD Kota Semarangatau Pemkot Semarang tidak bisa masuk. Prihatinnya seperti itu. Makanya kami sedang melihat ketentuan dan aturan yang berlaku akan bagaimana," jelas dia.

Anang mengatakan dengan tidak ada anggaran untuk kegiatan pendidikan menengah, Pemkot Semarang harus fokus dalam peningkatan mutu pendidikan dasar dari SMP hingga PAUD.

Menurut Anang, pihaknya tengah melakukan kajian penyelenggaraan pendidikan dasar untuk melihat sarana prasana fisik pendidikan. Ketika SMA/SMK ditarik ke provinsi, lanjutnya, seharusnya tidak ada lagi bangunan roboh, bangunan bocor, sarana prasana kurang, dan guru tidak mengajar dengan baik di pendidikan dasar.

"Karena anggaran bertambah, maka akan ada pembinaan dan pelatihan agar guru lebih sigap dalam pembelajaran," sambung dia.

Adanya peralihan tersebut, Anang ingin ada TK model percontohan sekolah lain.

"Saat ini baru ada tiga TK pembina. Paling tidak ada TK model percontohan di setiap kecamatan sehingga untuk jadi contoh TK swasta selain untuj pemerataan," tandasnya. (*)

Sumber: http://jateng.tribunnews.com/